Polemik Baru: Golongan Orang yang Dilarang Main TikTok

Polemik Baru – Raksasa teknologi akhirnya buka suara terkait kebijakan kontroversial yang baru saja disahkan di Australia. Pemerintah Australia telah menetapkan larangan bagi anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses media sosial, termasuk platform populer seperti TikTok, Instagram, dan Facebook.

Kebijakan tersebut resmi disahkan pada Kamis (28/11) waktu setempat. Dalam peraturan baru ini, penyedia platform media sosial yang gagal mematuhi ketentuan akan menghadapi sanksi yang berat. Denda maksimal yang dapat dikenakan mencapai A$49,5 juta atau setara Rp 511 miliar.

Langkah ini menuai beragam reaksi, baik dari kalangan industri teknologi maupun masyarakat. Pendukung kebijakan ini menyebutnya sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, termasuk cyberbullying dan kecanduan digital. Namun, kritik juga datang dari pihak yang menilai kebijakan ini terlalu ketat dan berpotensi membatasi hak anak untuk bersosialisasi dan mengakses informasi.

Sementara itu, para raksasa teknologi dikabarkan tengah mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap operasi mereka di Australia. Beberapa platform bahkan mempertimbangkan untuk memperkenalkan fitur baru guna memastikan pengguna sesuai dengan batas usia yang ditetapkan.

Kebijakan ini menjadi sorotan global, mengingat langkah Australia dapat menjadi preseden bagi negara lain yang ingin mengatur penggunaan media sosial di kalangan anak-anak. Apakah kebijakan ini benar-benar efektif dalam melindungi generasi muda, atau justru menimbulkan polemik baru? Waktu yang akan menjawab.

TikTok Kritik Kebijakan Australia: “Terburu-buru dan Berisiko”

Raksasa teknologi, termasuk TikTok, memberikan tanggapan tegas terhadap kebijakan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. TikTok menilai bahwa aturan tersebut dibuat secara tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap remaja dan masyarakat luas.

“Ke depan, sangat penting bagi pemerintah Australia untuk berkoordinasi dengan industri dalam memperbaiki isu-isu yang muncul karena proses [pemberlakuan kebijakan] yang tergesa-gesa,” ujar TikTok dalam pernyataannya yang dikutip oleh Reuters, Senin (2/12/2024).

TikTok juga mengkhawatirkan potensi risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, seperti anak muda yang beralih ke platform tidak resmi atau area internet yang tidak terpantau, yang disebut sebagai ‘jurang kegelapan’. “Kami ingin bekerja sama untuk menjaga keamanan para remaja dan mengurangi konsekuensi kebijakan ini terhadap seluruh warga Australia,” tambah TikTok.

Pemerintah Australia sendiri mengklaim telah memberikan peringatan kepada platform media sosial terkait kebijakan ini selama berbulan-bulan. Namun, kritik dari industri teknologi menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap cara kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan.

Langkah ini membuka diskusi tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara melindungi anak muda dari risiko media sosial dan memastikan kebijakan tidak menimbulkan efek samping yang justru lebih berbahaya. Kolaborasi antara pemerintah dan industri teknologi menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

Awal Mula Aturan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Kebijakan pelarangan anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial di Australia bermula dari kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif platform tersebut. Pada awal tahun 2024, parlemen Australia mendengar kesaksian memilukan dari orang tua yang anaknya menjadi korban perundungan siber (cyberbullying), yang dalam beberapa kasus ekstrem, bahkan menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kekerasan terhadap diri sendiri (self-harming).

Kesaksian ini memicu perhatian serius dari pemerintah dan mendorong langkah cepat untuk memberlakukan aturan ketat terhadap akses media sosial bagi anak-anak. Partai Buruh Albanese, yang memimpin pemerintahan tetapi tidak mengontrol Senat, berhasil memperoleh dukungan dari oposisi konservatif untuk meloloskan aturan ini. Dukungan tersebut menjadi langkah krusial dalam mempercepat proses pembahasan dan pengesahan kebijakan.

Keputusan untuk mempercepat regulasi ini menuai pujian sekaligus kritik. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi muda dari risiko bahaya dunia digital. Namun di sisi lain, percepatan pembahasannya dianggap kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyedia platform teknologi.

Kisah di balik kebijakan ini menggambarkan urgensi untuk menangani masalah sosial yang serius, namun juga menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dalam merancang kebijakan yang melibatkan teknologi dan masyarakat luas.

Meta Kritik Kebijakan Media Sosial Australia: “Prosesnya Sudah Ditentukan Sebelumnya”

Meta, induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp, turut mengkritik kebijakan pelarangan anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial yang baru disahkan pemerintah Australia. Meta menilai bahwa proses pembuatan aturan tersebut tidak transparan dan terkesan telah ditentukan sebelumnya tanpa mempertimbangkan bukti secara mendalam.

“Pekan lalu, komite parlemen mengatakan tak ada keterkaitan jelas antara media sosial dengan kesehatan mental kaum muda Australia. Lalu pekan ini, Komite Senat secara terburu-buru melaporkan bahwa media sosial menyebabkan bahaya,” ujar Meta dalam pernyataannya pada Jumat (29/11) waktu setempat.

Kritik Meta ini menyoroti inkonsistensi dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Meta, kesimpulan yang diambil oleh Komite Senat tidak sejalan dengan laporan sebelumnya dari komite parlemen, yang menyatakan tidak ada bukti kuat hubungan langsung antara media sosial dan kesehatan mental remaja Australia.

Pernyataan ini mencerminkan ketegangan antara industri teknologi dan pemerintah dalam menentukan regulasi terkait media sosial. Meta, seperti halnya raksasa teknologi lainnya, mengkhawatirkan dampak kebijakan yang dibuat tanpa dasar yang kuat dan tanpa masukan yang memadai dari pihak-pihak yang terlibat. Diskusi ini memperlihatkan tantangan dalam menciptakan regulasi yang seimbang, melindungi kaum muda tanpa membatasi akses teknologi secara berlebihan.

Baca juga artikel lainnya dari UnityGames.org